[OPINI] Indonesia yang Katanya Sudah Merdeka: Antara Rakyat, Aparat, dan Tikus Tikus Istana

 

Antara Rakyat, Aparat, dan Tikus Tikus Istana

25 Agustus 2025

Lagi dan lagi, unjuk rasa mengenai ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintah, khususnya DPR kembali terjadi. Masyakrakat marah dan kecewa karena keputusan serta kebijakan yang dibuat oleh para pejabat banyak yang tidak bijak dan cenderung merugikan rakyat. Misalnya, belum lama ini, ramai berita mengenai tunjangan rumah senilai 50 juta rupiah bagi para anggota DPR. Dilansir dari laman kompas.com, Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyatakan bahwa tunjangan tersebut hanya akan diberikan hingga bulan Oktober 2025. Loh, berarti tunjangan tersebut benar adanya? Ternyata tunjangan tersebut telah diberikan sejak para anggota DPR dilantik pada bulan Oktober 2024 lalu dan akan berakhir pada Oktober 2025 mendatang. Tunjangan tersebut diberikan dengan alasan bahwa anggota DPR tidak mendapatkan fasilitas rumah dinas lagi. Berarti, total tunjangan yang didapatkan oleh para anggota yaitu sekitar 600 juta. Bukan main.

Sudah sepatutnya masyarakat marah. Ditengah kondisi ekonomi yang tidak baik baik saja, uang yang seharusnya dialokasikan untuk kesejahteraan rakyat malah dinikmati sendiri oleh para pemangku jabatan. Sementara itu rakyat terus menerus diperas. Pajak dinaikan seenak jidat, terjadi serentak di berbagai daerah. Di Pati, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) naik 250%, di Sulawesi Tengah naik hingga 300%, bahkan di Kota Cirebon, PBB dikabarkan naik dari 150 hingga 1000%. Adanya kenaikan pajak di berbagai daerah tak lepas dari peran pemerintah pusat. Pemerintah pusat memangkas dana daerah sehingga mengharuskan pemda memutar otak untuk meningkatkan pendapatan  (walaupun caranya sama sekali tidak bijak, dan lagi lagi rakyat yang jadi korban). Pemangkasan dana daerah tersebut terjadi atas dasar efisiensi. Kemudian, timbul pertanyaan, benar benar untuk efisiensi, atau dialokasikan untuk ambisi program makan bergizi gratis? eh.. 

28 Agustus 2025

Demonstrasi digelar kembali. Kali ini giliran para buruh yang menyuarakan aspirasi. Terdapat beberapa tuntutan, mulai dari hapus sistem outsourcing, reformasi pajak, hingga tuntutan untuk kenaikan upah minimum. Demonstrasi yang tadinya berfokus kepada para anggota DPR menjadi tidak terkendali ketika salah satu driver ojol terlindas oleh mobil polisi. Kini, situasi menjadi rakyat vs aparat. Aparat yang seharusnya memberikan kemanan, malah melakukan pembunuhan. Lantas siapa lagi yang dapat kami percaya? 

Suasana semakin memanas. Terhitung pada tanggal 30 Agustus 2025, unjuk rasa telah terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Di sisi lain, para pejabat sibuk melarikan diri keluar negeri. Bahkan Puan Maharani, selaku ketua DPR RI mengimbau para anggota untuk work from home (WFH). Padahal, jika ia punya sedikit saja hati nurani, coba turun ke jalan dan dengarkan aspirasi yang diuatarakan.  Bapak/Ibu wakil rakyat yang terhormat, yang sedang duduk nyaman di rumah, segera cabut kebijakan kontroversial (tunjangan besar, PBB-P2 ekstrem), lakukan reformasi transparan, serta usut tuntas insiden aparat hingga ke akarnya. Jangan sampai ada korban jiwa lagi, baru aspirasi ditindak. 

Untuk teman teman sekalian yang sedang berjuang turun ke jalan, jangan terprovokasi untuk bertindak anarkis, apalagi sampai merusak fasilitas publik. Dan untuk teman teman yang tidak turun ke jalan, tetaplah bersuara memperjuangkan keadilan melalui media sosial. Indonesia memang sudah merdeka dari penjajahan, namun belum merdeka dari penindasan, kemiskinan, dan ketidakadilan

Terima kasih telah membaca!!

-Mari sama sama berdoa untuk Indonesia-